Ketua PGHI Heri Sumali mengatakan, mereka menuntut agar seluruh tenaga kerja honorer secara berkala diangkat menjadi PNS dan kuota CPNS harus diisi 100% dari honorer.

Penggunaan Dana BOS Akan Dibatasi
Tuesday, 01 February 2011
JAKARTA(SINDO) – Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) mulai

tahun ini membatasi pemakaian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS),

terutama untuk pembayaran gaji guru honorer.

Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Jalal mengatakan, dana BOS sebenarnya diperuntukkan untuk
membiayai kegiatan operasional nongaji. Namun, banyak sekolah negeri maupun swasta yang kebablasan membayar
gaji guru honorer melalui dana taktis tersebut. Padahal, pemakaian dana BOS untuk gaji guru belum diatur baik oleh
Kemendiknas maupun DPR.
Akibat itu, banyak kegiatan pendidikan, perbaikan sekolah rusak, ataupun pengadaan buku yang dikorbankan karena
tidak mampu membayar kegiatan operasional. “Pengaturan guru non-PNS yang dibayar atas nama honorarium belum
disepakati oleh pemerintah dan DPR,” tegas Fasli di Gedung Kemendiknas,Jakarta,kemarin. Mantan Dirjen Pendidikan
Tinggi (Dikti) Kemendiknas ini menyatakan, pemakaian dana operasional untuk gaji guru mulai tahun ini dibatasi 20%
dari dana BOS yang ada.
Sisanya 80% dialokasikan untuk kegiatan teknis.“Sebesar 80% dana BOS untuk mendukung mutu sekolah yang
bersangkutan,” tegasnya. Menurut dia, kebijakan ini lebih ditujukan ke sekolah negeri. Sedangkan untuk sekolah swasta
tidak dibatasi karena sejak awal sekolah swasta memberikan gaji guru dari dana BOS. Wamendiknas
menyatakan,pemerintah akan menerbitkan peraturan perundangan yang membahas mengenai guru honorer sehingga
semakin jelas sumber pembayaran honornya.
Pemerintah juga akan melakukan verifikasi agar dana BOS tidak lagi dipakai dengan semena-mena. Menteri Pendidikan
Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh menegaskan, dana BOS masuk pada ranah dana otonomi khusus dan
penyesuaian. Dana ini masuk dari Kementerian Keuangan langsung ke APBD kabupaten/kota.Peruntukan dan
pemakaian dana BOS untuk masing-masing tingkat pendidikan dan pemakaiannya tidak dirahasiakan, tetapi menjadi
domain publik.
“Kami akan kawal pemakaiannya. Apalagi, pemakaian APBD harus disetujui oleh Kemendagri. Kemendagri harus
memeriksa secara seksama apakah penggunaannya sesuai apa yang diminta Kemenkeu,” tandasnya. Mendiknas
mengatakan, sekolah dan komite sekolah sejak awal harus merancang penggunaan BOS. Rancangan ini harus ditempel
di papan pengumuman agar publik bisa mengaksesnya.
Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistyo mengatakan, saat ini ada kegelisahan yang mendalam di
kalangan guru honorer akibat pembatasan penggunaan dana BOS untuk belanja pegawai termasuk dana untuk
honorarium maksimal 20%.Aturan pembatasan itu tercantumdalamsalahsatupasal di Permendiknas No 37/2010 tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOSTahun Anggaran 2011.
Bunyi pasal tersebut: maksimum penggunaan dana untuk belanja pegawai bagi sekolah negeri sebesar
20%.Penggunaan dana untuk honorarium guru honorer di sekolah agar mempertimbangkan rasio jumlah siswa dan guru
sesuai ketentuan pemerintah yang ada dalam Permendiknas No 15/2010 tentang SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten
atau Kota. Ketua Komite III DPD ini menilai, peraturan yang berlaku pada 2011 tersebut sangat tidak fleksibel.
Akibat itu, banyak kepala sekolah yang terpaksa mengurangi jam mengajar atau bahkan memberhentikan guru honorer
akibat dana untuk membayar gaji menjadi terbatas. Dia pun menolak dengan tegas aturan ini sebab akan menimbulkan
pengangguran baru seperti yang terjadi di Surabaya, sekitar 1.600 guru tidak tetap diberhentikan Pemkot Surabaya
melalui dinas pendidikan setempat. Apalagi,menurutdia,kebutuhan sekolah-sekolah di daerah terhadap tenaga honorer
sangat tinggi.
Tidak sedikit sekolah yang rasio tenaga pendidiknya justru lebih banyak guru honorer ketimbang guru yang berstatus
PNS.“Ini fakta lapangan, bayangkan fungsi mereka kadang bukan sekadar guru bantu, tapi sebagai guru
utama,”tandasnya. Di tempat terpisah,ribuan guru honorer yang tergabung dalam Persatuan Guru Honorer Indonesia
(PGHI) menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah tempat di Jakarta.
Mereka menuntut agar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengangkat guru
honorer sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Ketua PGHI Heri Sumali mengatakan, mereka menuntut agar seluruh
tenaga kerja honorer secara berkala diangkat menjadi PNS dan kuota CPNS harus diisi 100% dari honorer. (neneng
zubaidah/sucipto)

Harian Seputar Indonesia, Sumber Referensi Terpercaya
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak Powered by Joomla! Generated: 1 February, 2011, 15:42

  1. #1 by Johnk78 on September 17, 2014 - 2:05 am

    Just wanna remark on couple of general issues, The web site style is perfect, the subject matter is rattling excellent dekcaaeefbfb

  2. #2 by Konveksi Tas | Tas Ransel | Tas Seminar | Tas Sekolah | Tas Selempang on Oktober 2, 2014 - 9:47 am

    We’re a group of volunteers and opening a new scheme in our community.
    Your website provided us with valuable information to work on. You have done a formidable job
    and our whole community will be grateful to you.

  3. #3 by kerja lulusan d3 on Juli 31, 2015 - 2:46 am

    Ini adalah pertama kalinya saya mengunjungi membayar
    kunjungan singkat di sini dan saya benar-benar sebenarnya senang
    untuk membaca everthing di saja Tempat.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s