REVOLUSI GURU TERMARJINALKAN

“Guru adalah Pahlawan Tanpa Tanda Jasa” ini adalah peribahasa yang  termahsyur dan sering diucapkan.  Sayang sekali, saking terkenalnya peribahasa ini ada guru yang terus dilupakan dan tidak dilirik.

Marjinalisasi terhadap guru honorer di Indonesia telah berlangsung sejak lama, dan hal ini seakan DPR RI dan pemerintah tidak sanggup menyelesaikan sehingga guru honorer menjadi profesi yang termarjinalkan.  Masalah kesejahteraan, perlindungan hukum, dan status yang tidak jelas.  Hal ini berakibat kesewenang-wenagan pemangku jabatan terhadap profesi guru honorer.  Kenyataan tersebut jelas berdampak pada ketidak percayaan dirinya.

Dari sisi karier dan masa depan, guru honorer tidak memiliki kepastian masa depan.  Antara lain kenaikan pangkat, pengembangan diri, jaminan social, dan tunjangan serta perlindungan hukum.  Sementara semua guru honorer senantiasa mengharapkan adanya pengangkatan dari pemerintah sebagai PNS, atau ada peningkatan kesejahteraan dalam kondisi yang signifikan.  Dalam usia yang semakin bertambah dan tuntutah hidup yang kian kompleks, beban mereka kian berat.  Sayangnya, pemerintah kurang memiliki kepekaan (sensitivitas) terhadap masalah ini.  Melontarkan alasan klasik, tidak ada formasi pengangkatan karena tidak tersedia anggaran serta alasan lainnya tentu bukanlah suatu penyelesaian yang bijak dan tuntas.  Bisa jadi malah akan menambah keruwetan permasalahan.

Apakah arti rakyat memiliki DPR RI sementara kinerjanya selaku wakil rakyat sampai hari ini tidak sanggup menembus kebijakan pemerintah, apalagi melindungi masyarakat guru honorer.  Sejak dibentuknya Panja Gabungan Komisi II, komisi VIII, komisi X dan pemerintah tanggal 5 Januari 2010 sepakat untuk menyelesaikan tenaga Honorer.  Namun kenyataan belum membuahkan hasil yang berpihak kepada tenaga guru honorer.  Hal ini terbukti Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Penyelesaian Tenaga Guru Honorer tidak kunjung selesai.

Persatuan Guru Honorer Indonesia  (PGHI) yang didalamnya Guru-guru Non-PNS  yang mengajar di sekolah-sekolah negeri ataupun swasta sampai hari ini bukannya bernasib lebih baik.  Malah akhirnya berharap-harap cemas akan memperoleh kemudahan untuk menjadi pegawai negeri, atau malah diempaskan begitu saja oleh pemerintah setalah mengabdi selama belasan tahun.  Tanpa ada kebijakan yang jelas.

Dengan demikian Persatuan Guru Honorer Indonesia (PGHI) meminta kepada penyelenggara Negara dalam menetapkan kebijakan public hendaknya mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan serta mengenyampingkan kepentingan individu atau golongan sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan semata-mata untuk melayani kepentingan public.

 

Hari ini  kami Honorer Indonesia menuntut kepada penyelenggara negera/pemerintah :

  1. Kuota CPNS/PNS diisi 100% dari Honorer.
  2. Seluruh tenaga honorer mulai tahun anggaran 2011 secara berkala harus menjadi PNS.
  3. Tidak adanya perlakuan diskriminasi terhadap tenaga honorer.
  4. Azas keadilah terhadap honorer yang mempunyai masa kerja paling tinggi dan usia rawan.
  5. Pendekatan kesejahteraan dengan alokasi anggaran APBN serta kebijakan perlindungan hokum bagi tenaga honorer.
  6. Tidak ada seleksi tertulis/akademik
  7. Segera sahkan PP tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS.

 

Persatuan Guru Honorer Indonesia berpendapat bahwa segala upaya pemecahan masalah tenaga honorer berpulang kepada komitmen kemajuan pendidikan dan moral pemerintah pusat maupun daerah.(Revolusi negeri ini).

 

PERSATUAN GURU HONORER INDONESIA (PGHI)

 

  1. #1 by T on Januari 31, 2011 - 7:30 am

    pemerintah bukannya belum mampu tapi tidak akan mampu sampai kapanpun untuk mengangkat guru honor,karena permasalahnya sangatlah pelik dan tidak semudah membalikan telapak tangan ,sampai kita pemerintah bangsa Indonesia benar benar mendapatkan ketukan (adzab)yang sangat pedih barulah mereka menyadari kekeliuan mereka,kalau sampai itu pun tak diindahkan berbahagialah mereka orang orang yang teraniaya(red:guru honor)dan insyaalloh kita akan mendapatkan rahmat dan ridhoNya>

    • #2 by datun on Februari 1, 2011 - 4:36 am

      amin. inilah yang saya kawatirkan. “kita” tahu bagaimana hutan di sekitar kita rusak, sawah berubah menjadi perumahan, sudah jelas honor di bawah 2 dollar bukan meringankan negara tapi justru secara bertahap akan “meremekkan” negara, kita di jor dengan jumlah motor yg semakin bertambah (karena ringannya uang muka). jika ada bencana….masih berkata SIAPA yang salah, jika ada korupsi itu ulah OKNUM, dan sebagainya. yang kuat adalah usaha mencari kambing hitam. atau mereka adalah …….yang menyamar menjadi ……putih?. sori ya ini curhat. semoga bermanfaat.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s